AS Jatuhkan Sanksi ke Lima Perusahaan China karena Terlibat Pelanggaran HAM Uighur

 AS Jatuhkan Sanksi ke Lima Perusahaan China karena Terlibat Pelanggaran HAM Uighur

KLIK66 Pada Rabu, Amerika Serikat (AS) membatasi ekspor untuk lima perusahaan China yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk produsen besar polysilicon untuk industri panel surya.

BACA JUGA : Lagi! Muncul Klaster Covid-19 Perumahan di Malang, Belasan Orang Positif

Perusahaan tersebut terdaftar dalam pelanggaran HAM dan penyiksaan Uighur dan minoritas Muslim lainnya, menurut sebuah pengajuan pemerintah AS pada Rabu. Departemen Perdagangan AS menyampaikan, perusahaan tersebut menerima atau memberlakukan kerja paksa.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (24/6), perusahaan yang ditambahkan ke Daftar Entitas Departemen Perdagangan termasuk Industri Silikon Hoshine; Xinjiang Daqo New Energy, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; Bahan Energi Baru GCL Xinjiang dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC).

Setidaknya beberapa perusahaan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polysilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Para pejabat AS sebelumnya menyampaikan pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan pembatasan produsen panel surya China di Xinjiang, di mana sebagian besar pasokan global polysilicon yang digunakan dalam panel surya itu berasal.

“Ini pemahaman saya bahwa pemerintahan Biden sekarang sedang dalam proses menilai apakah itu akan menjadi target sanksi atau tidak,” kata utusan bidang iklim pemerintahan Biden, John Kerry kepada DPRD AS pada Mei lalu, merujuk pada produk panel surya di Xinjiang.
XPCC dikirim ke Xinjiang pada 1950-an untuk membangun pertanian dan pemukiman. Pada Desember, AS juga melarang impor kapas dari XPCC dengan alasan "kerja paksa”. Departemen Keuangan AS tahun lalu memberi sanksi kepada XPCC karena "pelanggaran HAM serius terhadap etnis minoritas".

Pada Maret, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat China sehubungan dengan pelanggaran HAM serius di wilayah Xinjiang China, di mana Washington mengatakan etnis Muslim adalah korban genosida. Salah satu pejabat yang terkena sanksi adalah Wang Junzheng, sekretaris Komite Partai XPCC.